CILEGON, Provinsi Banten — penanusatara.co.id-Aksi protes yang dilakukan sejumlah sopir truk di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Kota Cilegon, pada Sabtu (27/12/2025), terus menjadi perhatian publik. Aksi tersebut dipicu kebijakan pembatasan penyeberangan truk melalui Pelabuhan Merak selama masa arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Selain terjadi di kantor KSOP, aksi protes juga berlangsung di lapangan dan melibatkan interaksi langsung antara para sopir dan petugas. Situasi ini menyita perhatian masyarakat karena terjadi di tengah puncak aktivitas penyeberangan, saat volume kendaraan dan penumpang meningkat signifikan.
Para sopir menilai kebijakan pengalihan truk ke tiga pelabuhan alternatif—Pelabuhan BBJ, Ciwandan, dan KBS—diterapkan tanpa kesiapan yang matang. Minimnya sosialisasi serta ketidaksiapan fasilitas di pelabuhan alternatif memicu antrean panjang dan keluhan di lapangan.
Di sisi lain, muncul pertanyaan dari publik terkait peran dan sikap petugas pusat terhadap aksi protes yang terjadi. Hingga saat ini, belum terlihat adanya arahan resmi atau pemberitahuan terbuka kepada petugas di lapangan terkait langkah yang harus diambil menghadapi situasi tersebut.
Kondisi ini membuat petugas lapangan berada dalam posisi sulit. Mereka harus menjalankan kebijakan yang berlaku, sekaligus menghadapi tekanan dan protes langsung dari para sopir truk yang terdampak. Tidak sedikit petugas yang terpaksa menjadi sasaran keluhan karena belum adanya kejelasan kebijakan lanjutan dari otoritas di tingkat pusat.
Sementara itu, pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Merak selama puncak momen Nataru juga turut merasakan dampaknya. Antrean kendaraan, kepadatan area pelabuhan, serta ketidakpastian jadwal penyeberangan menjadi keluhan yang muncul di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.
Hingga Senin, 29 Desember 2025, belum ada informasi resmi mengenai kebijakan baru atau hasil evaluasi pasca aksi protes yang disampaikan oleh pihak KSOP maupun instansi terkait. Publik pun menanti kejelasan langkah pemerintah agar kebijakan pengaturan penyeberangan dapat berjalan adil, terkoordinasi, dan tidak merugikan salah satu pihak.
Situasi di sekitar Pelabuhan Merak dan Kantor KSOP Banten terpantau kondusif. Namun, berbagai pihak berharap adanya komunikasi dan kebijakan yang lebih jelas agar kelancaran arus penyeberangan serta aktivitas logistik tetap terjaga selama momentum Nataru.(pers.co.id)
(Bahriya)
